NGAWI – Pemerintah Kabupaten Ngawi terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui penyusunan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis. Regulasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil.
Salah satu poin penting dalam pembahasan tersebut adalah rencana pembebasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor makanan dan minuman yang memiliki omzet di bawah Rp6 juta per bulan.
Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, ketika memberikan jawaban eksekutif dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Ngawi, Kamis (12/11/2026). Rapat yang berlangsung di aula DPRD itu dipimpin Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko.
Dalam agenda tersebut, terdapat empat Raperda yang menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), serta pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi.
Bupati Ony menjelaskan, pembaruan regulasi pajak dan retribusi daerah merupakan langkah penting untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih baru. Penyesuaian tersebut juga diarahkan untuk memperjelas objek pajak, definisi, serta besaran tarif retribusi agar pelaksanaannya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
"Ini untuk menyesuaikan Perda dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023. Kita memperbarui definisi, objek pajak, dan tarif retribusi agar tidak ada beda tafsir antara petugas dan masyarakat di lapangan," ungkap Ony.
Menurutnya, penataan sistem perpajakan daerah tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan. Pemerintah juga harus memastikan adanya kepastian hukum, transparansi, serta kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Di sisi lain, perhatian terhadap UMKM menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat. Pembebasan PBJT bagi pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp6 juta per bulan diharapkan dapat memberikan ruang bagi usaha kecil untuk tumbuh tanpa terbebani kewajiban pajak yang belum sebanding dengan kemampuan usahanya.
Selain sektor pendapatan, Pemkab Ngawi juga melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi perangkat daerah. Melalui Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pemerintah berupaya membangun kelembagaan yang lebih efektif, proporsional, dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik.
Penataan tersebut di antaranya mencakup pengintegrasian urusan ekonomi kreatif ke dalam Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Selain itu, penguatan fungsi operasional juga diarahkan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemadam Kebakaran (Damkar), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Melalui pembahasan empat Raperda tersebut, Pemkab Ngawi berharap tercipta landasan regulasi yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperbesar kemampuan keuangan daerah agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.(Yn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar