APBD Kabupaten Ngawi tahun 2026 dipastikan mengalami penyusutan signifikan setelah pemerintah pusat mengurangi porsi Transfer Keuangan Daerah (TKD). Anggaran yang sebelumnya diprediksi bisa menembus Rp2,3 triliun, kini hanya disahkan sebesar Rp2,07 triliun melalui Rapat Paripurna DPRD Ngawi pada 19–20 November 2025. Lebih dari separuh anggaran tersebut akan terserap untuk belanja aparatur.
Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, menyatakan bahwa pengurangan transfer pusat sebesar Rp257 miliar membuat seluruh elemen pemerintahan harus siap mengefisienkan anggaran. Ia menegaskan agar Pemkab tetap mengutamakan sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur.
Yuwono Kartiko yang akrab disapa King—mendorong Pemkab meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini berada di kisaran Rp400 miliar. Menurutnya, langkah itu dapat dilakukan melalui penyesuaian retribusi, optimalisasi kinerja BUMD, serta menekan belanja aparatur agar kembali ke kisaran 37 persen seperti tahun-tahun sebelumnya. Moratorium pegawai hingga pengetatan honorarium dan TPP dinilainya bisa menjadi opsi pengendalian.
Dewan juga menyoroti porsi bantuan keuangan dalam APBD 2026 yang mencapai Rp303 miliar, jauh lebih besar dibanding belanja modal yang hanya Rp141 miliar. Meski narasinya didominasi kebutuhan DD/ADD, King meminta agar penggunaan bantuan keuangan tetap mendukung visi misi kepala daerah dan tepat sasaran.
Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, langsung merespons peringatan tersebut. Ia menegaskan bahwa penurunan kemampuan fiskal tidak akan mengurangi komitmennya dalam menjaga pelayanan publik. Berbagai program prioritas akan tetap dijalankan, seperti penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, perbaikan 15 persen sekolah rusak, serta pembangunan saluran irigasi.
Ony juga memastikan layanan kesehatan seperti cek kesehatan gratis, penanganan stunting, dan dukungan UHC 38 persen tetap dipertahankan. Di sisi lain, Pemkab menargetkan peningkatan PAD dengan mengoptimalkan retribusi sumur dalam, penyesuaian NJOP, serta retribusi hotel, restoran, dan reklame. Pemkab bekerja sama dengan ATR/BPN memanfaatkan citra satelit untuk mengidentifikasi perubahan fungsi lahan yang harus dikenakan izin dan retribusi.
Targetnya, PAD dapat bertambah minimal Rp100 miliar, dan pada tahun 2030 diharapkan menembus Rp1 triliun. “Kalau saat ini PAD murni dan BLUD berada di sekitar Rp400 miliar, tahun depan ya minimal bisa naik menjadi Rp500 miliar,” pungkas Ony.(Yn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar