NGAWI - Sepanjang tahun 2025, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ngawi mencatatkan sejumlah kerja kelembagaan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Aktivitas tersebut dijalankan melalui alat kelengkapan dewan, khususnya komisi-komisi, dengan fokus pada isu pelayanan publik, pembangunan daerah, serta perlindungan kepentingan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ngawi beranggotakan 20 orang legislator yang berasal dari enam daerah pemilihan di Kabupaten Ngawi. Komposisi tersebut menjadi representasi politik rakyat yang mengemban mandat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan di lembaga legislatif daerah.
"Suara rakyat itu bukan sekadar aspirasi, tapi amanah yang wajib diperjuangkan. Itu yang Fraksi PDI Perjuangan kawal di masing-masing komisi," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ngawi Heru Kusnindar.
*Dorong Layanan Digital dan Penguatan Infrastruktur Desa*
Fraksi PDI Perjuangan Ngawi dalam satu tahun terakhir terus mendorong dan mengawal optimalisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sebagai bagian dari transformasi layanan publik yang lebih cepat dan mudah diakses masyarakat. Digitalisasi administrasi kependudukan ini penting karena diharapkan mampu memangkas administrasi birokrasi serta meningkatkan efisiensi pelayanan.
Di sisi pembangunan desa, Fraksi PDI Perjuangan turut mengawal pembangunan infrastruktur jalan desa yang menggunakan dana desa. Hingga tahun 2025, jalan mantap desa di Kabupaten Ngawi telah mencapai 2.610 kilometer dari total 4.568 kilometer. Perbaikan jalan ini penting guna menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuanhan aktif melakukan pengawasan pengisian perangkat desa agar berjalan sesuai aturan dan meredam polemik di masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong kemudahan layanan kependudukan gratis di tiap kecamatan serta peningkatan layanan perizinan yang sederhana dan transparan.
Melalui langkah-langkah tersebut, Fraksi PDI Perjuangan Ngawi berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang modern, tertib, dan berpihak pada rakyat.
*Kawal Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Sosial*
Fraksi PDI Perjuangan memastikan komitmennya dalam mengawal berbagai isu strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Di awal tahun 2025, Fraksi PDI Perjuangan Ngawi melakukan pengawalan ketat penanganan dan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi dan kambing. Upaya ini membuahkan hasil dengan nol kasus PMK dilaporkan sepanjang tahun 2025.
Fraksi PDI Perjuangan juga turut mengawal penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah hingga Maret 2025.
Dalam penguatan ketahanan pangan, Fraksi PDI Perjuangan ikut menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertanian Ramah Lingkungan. Ranperda yang telah disahkan itu menjadi langkah strategis menjaga keberlanjutan pertanian di tengah penyusutan lahan dan ketergantungan pada bahan kimia sintetis. Hasilnya, pada tahun 2025 Kabupaten Ngawi mampu memproduksi 775.466 ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat 5.637 ton dibanding tahun sebelumnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengawal revitalisasi dan perbaikan 51 sekolah yang didanai pemerintah pusat maupun daerah. Hal itu dilakukan guna memastikan perbaikan sekolah dilakukan dengan baik untuk memastikan ruang belajar mengajar aman bagi siswa. Pengawasan juga dilakukan terhadap pembangunan dan perbaikan 4 fasilitas layanan kesehatan demi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Perhatian khusus diberikan kepada penyandang disabilitas melalui pengawalan bantuan, serta proses regrouping sekolah yang minim siswa agar lebih efisien dan berkualitas. Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mengawal program pengentasan kemiskinan dengan menekankan pentingnya data lapangan yang valid agar intervensi pemerintah tepat sasaran. Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong peran Karang Taruna dalam mengembangkan potensi desa, salah satunya melalui sektor pariwisata.
Melalui pengawasan dan inisiatif tersebut, Fraksi PDI Perjuangan Ngawi berkomitmen memperkuat kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan bagi rakyat.
*Perkuat Investasi, Pariwisata, dan Ekonomi Daerah*
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu kunci pembangunan daerah. Fraksi PDI Perjuangan melalui inisiatif regulasi dan penguatan sektor strategis turut memperjuangkan pertubuhan ekonomi di Ngawi. Salah satu langkah penting adalah menginisiasi dan mengawal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, yang bertujuan menarik investor melalui pemberian keringanan dan fasilitas usaha. Kebijakan ini berdampak positif, dengan total investasi di Kabupaten Ngawi pada tahun 2025 mencapai Rp 2,5 triliun dan mampu membuka lebih dari 10 ribu lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menginisiasi Ranperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan sebagai payung hukum pengembangan pariwisata daerah. Perda ini mengatur perizinan usaha pariwisata, pengembangan desa wisata, pemberdayaan sumber daya manusia lokal, promosi, hingga sanksi. Regulasi itu sekaligus mendorong pelestarian seni dan budaya lokal serta penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Fraksi PDI Perjuangan turut ikut mengawal revitalisasi Pasar Kendal Ngawi. Pasar rakyat yang dulu tidak layak itu kini jauh lebih baik, sehingga perekonomian rakyat dapat berputar melalui pasar-pasar tradisional.
Fraksi PDI Perjuangan juga terus mendorong penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan investasi melalui kawasan industri ramah lingkungan, serta revitalisasi pasar tradisional dan pasar hewan terpadu. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.
*Kawal Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan*
Fraksi PDI Perjuangan terus mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar berjalan sesuai perencanaan dan benar-benar memberi manfaat bagi rakyat. Tahun lalu, Fraksi PDI Perjuangan turut mengawasi pembangunan belasan ruas jalan sepanjang 26,8 kilometer. Hasilnya, perbaikan itu membuat total jalan mantap di Kabupaten Ngawi mencapai 96,78 persen, atau 724,3 kilometer dari total 748,41 kilometer.
Selain infrastruktur jalan, Fraksi PDI Perjuangan juga melakukan pengawasan pembangunan pabrik-pabrik di Ngawi, khususnya terkait kepatuhan terhadap AMDAL dan Andalalin, agar aktivitas industri tidak mengganggu lingkungan maupun kenyamanan masyarakat sekitar.
Fraksi PDI Perjuangan juga turut mengawal terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi Tahun 2025–2045, yang resmi berlaku sejak 1 Oktober 2025. Perda RTRW ini menjadi landasan utama arah pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan, setelah melalui proses panjang hampir tujuh tahun.
Ke depan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong penuntasan perbaikan jalan dan jembatan, peningkatan infrastruktur pertanian, penanganan rumah tidak layak huni, serta percepatan pemenuhan akses air bersih bagi masyarakat Ngawi.
Laporan kepada rakyat oleh Fraksi PDI Perjuangan disusun sebagai sarana transparansi kinerja legislatif dalam mengawal serta memastikan pelaksanaan kebijakan daerah berjalan sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngawi. (Yn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar